Hanya 5 Provinsi Punya Tata Ruang

Hutan rusak dan hancur, bencana sering terjadi karena daerah belum memiliki tata ruang. Sampai sekarang, hanya 5 dari 33 provinsi yang sudah menyelesaikan tata ruang di daerahnya. Karena tak punya tata ruang, daerah dengan mudah memberikan izin KP. Bahkan, menjelang pilkada, izin KP semakin banyak yang dikeluarkan.

Untuk menyelamatkan lingkungan dari kerusakan, setiap daerah memiliki kearifan lokal, namun hal itu sudah ditinggalkan. Kalau pun masih ada kearifan lokal yang bertahan, masyarakat sering tak berdaya akibat kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada penyelamatan lingkungan. Agar kesadaran menyelamatkan lingkungan semakin membudaya kembali, materi lingkungan hidup seharusnya masuk kurikulum di semua jenjang dan tingkat pendidikan.

Demikian benang merah diskusi bertajuk Kita Peduli Bumi yang diselenggarakan Organisasi Pecinta Lingkungan Vanaprastha bekerjasama dengan Taman Nasional Gunung Gede Paranggo , di Cibodas, Jumat (23/4/2010). Tampil sebagai narasumber Menteri Negera Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta, Dewan Pertimbangan Presiden Meutia Hatta Swasono, Ketua Umum Vanaprastha Adhyaksa Dault, anggota p endiri Mapala Universitas Indonesia Herman Lantang, Wakil Kepala Taman Nasional Gunung Gede Paranggo, dan artis pecinta lingkungan Olivia Zalianty.

Gusti Muhammad Hatta mengatakan, pihaknya prihatin dengan kerusakan lingkungan yang sedemikian parah di sejumlah daerah, sehingga menyebabkan terjadinya bencana. Kerusakan dipicu karena daerah belum mempunyai tata ruang, sehingga belum jelas peruntukan lahan.

"Dari 33 provinsi baru 5 provinsi yang sudah menyelesaikan tata ruangnya. Akibat tata ruang tidak ada, daerah dengan mudahnya menyetujui suatu investasi, meski itu harus mengorbankan lingkungan. Saya curiga, saya lihat areal penggunaan lain (APL) hutannya lebat, sementara hutan lindung kurus-kurus . Di areal APL diizinkan perkebunan kepala sawit, sehingga dengan kayunya yang besar-besar investor sudah untung sebelum membangun kepala sawit. Sebaiknya APL dijadikan saja statusnya hutan lindung," ungkap Gusti.

Meneg LH itu juga mengemukakan betapa lemahnya pengawasan. Di Kalimantan Barat, lanjut Gusti, hanya 19 perusahaan yang ada izin, 42 perusahaan lain tak ada izin. Ini terjadi gara-gara bupati dapat mengeluarkan izin KP. Bahkan, menjelang pil kada, izin KP semakin banyak yang dikeluarkan.

Gusti mengungkapkan, pihaknya diminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mempelajari kembali keputusan pengadilan terkait kasus lingkungan. "Dari 90 kasus lingkungan, 42 dinyatakan bebas, lainnya dihukum ringan. Bapak Presiden minta tinjau lagi kasus-kasus yang dinyatakan bebas dan yang diberi hukuman ringan," tandasnya.

Agar kesadaran terhadap pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan, Meneg LH itu berharap masalah lingkungan masuk kurikulum di semua jenjang dan tingkat pendidikan. "Masalah lingkungan, harus masuk kurikulum di semua jenjang dan tingkat pendidikan," ujarnya.

Meutia Hatta Swasono mengatakan, masalah konservasi harus terus digaungkan. Jika tidak, bumi akan semakin rusak. Pola piker yang cenderung merusah hutan harus diluruskan. Sebab, bumi yang kita diami sekarang adalah pinja man dari generasi mendatang.

Membangun dan memelihara bumi harus kembali kepada kearifan lokal. Di beberapa daerah ada banyak kearifan lokal yang perlu kita pedomani dan kita galakkan kembali. "Kearifan lokal itu intinya bagaimana tidak mengeksploitasi hutan dan lingkungan secara berlebihan. Jika berlebihan, bumi suatu waktu juga bisa marah," katanya.

Adhyaksa Dault mengatakan, keprihatinan kita atas menguatnya panas permukaan bumi, sangatlah rasional. Dewasa ini, bencana yang terjadi di mana-mana seperti banjir, badai, kemarau, dan perubahan musim, telah membawa penderitaan hebat bagi dunia. Bila tidak dicegah, dunia akan semakin tidak aman bagi manusia karena akan terjadi konflik memperebutkan sumber-sumber kehidupan seperti air dan makanan.

"Bencana alam terjadi di Indonesia karena kita tidak pernah menyadari sungguh-sungguh tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan dan lingkungan. Jumlah areal hutan yang musnah di Indonesia bertambah dari tahun ke tahun walaupun telah dicanangkan berbagai langkah tentang pencegahan. Walaupun kita telah lama memiliki filosofi pembangunan berwawasan lingkungan," katanya.